DPRD SU Desak Kapoldasu Tutup Judi Selama Seminggu

Medan-(LD)
Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Syamsul Qodri Marpaung, LC mendesak Kapoldasu, Irjen Polisi Raden Budi Winarso agar mengeluarlan instruksi ke jajaran Polres untuk menutup segala praktik perjudian di seluruh wilayah Sumut. Sebab, judi di sumatera utara sudah kembali marak hingga pelosok desa.
” Kita harapkan Kapolda Sumut yang baru saat ini dijabat Raden Budi Winarso, agar dalam menjalankan tugasnya di daerah ini mampu seperti sosok Kapolda Sumut yang lalu saat dijabat Jenderal Sutanto. Kita bangga saat Kapolda dijabat Sutanto, dirinya berani tegas melawan dan memberantas segala praktik perjudian di daerah ini,”kata Syamsul Qodri kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (18/4/2016).
Syamsul Qodri mengemukakan hal itu juga terkait adanya desakan kalangan masyarakata khususnya mengatasnamakan GP Ansor meminta personil Polda Sumut turun tangan memberantas praktik judi togel yang kian marak di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Batubara baik kecil maupun besar. Syamsul Qodri berharap Kapoldasu proaktif menyikapi dan merespon desakan masyarakat tersebut.
“Kita berharap Poldasu tegas dalam melawan dan memberantas praktik perjudian di seluruh daerah di Sumatera utara. Tindak tegas bila perlu copot anggota kepolisian yang terbukti melindungi segala praktik perjudian di daerah ini,”kata politisi PKS ini.
sebab, lanjut wakil rakyat asal pemilihan Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai ini, praktik perjudian di daerah pemilihan sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan.Untuk itu, Syamsyul Qodri menekankan, jajaran kepolisian jangan ada lagi ditemui ‘bermain’melindungi praktik perjudian.
Syamsul Qodri juga meminta kepolisian kembali menggiatkan razia di jajarannya sebagai aksi pemberantasan praktik perjudian. “Kita harapkan jangan ada lagi kedepannya razia yang dilakukan kepolisian hanya sekadaranya saja atau saat mau menjelang bulan ramadhan saja. Namun hendaknya razia dilakukan secara benar dan serius,”katanya.

Rotasi PNS di DPRD Sumut Diduga Transaksional

 

 

Medan (LD)

Komisi D juga menyesalkan ucapan politisi PDI-P tersebut yang dengan sengaja melontarkan pernyataan, penggantian sejumlah staf di lingkungan DPRD Sumut dilakukan, karena adanya transaksional yang kerap dilakukan  para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut melibatkan wakil rakyat.

Namun sejauh itu Ruben tidak menjelaskan secara rinci transaksi apa yang dimaksud meski dia menegaskan memiliki bukti-bukti terkait pernyataannya itu 

Ucapan Ruben bahkan terlontar di depan umum, hingga sempat terjadi perseteruan dirinya dengan Ketua Komisi D, Muchrid (Coki) Nasution, di lantai II gedung DPRD Sumut, usai sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut 2015, Senin (18/4/2016).

"Transaksi apa, coba Pak Ruben jelaskan. Jangan asal ngomong macam-macam kalau tak ada bukti," kata Coki sambil menunjuk-nunjuk ke arah wakil ketua tersebut.

Coki bahkan menyebutkan dirinya bukan untuk 'cari makan' dari lembaga legislatif tersebut, serta meminta Ruben mempertanggungjawabkan ucapannya.

Perseteruan itu berawal dari permohonan  Komisi D,  meminta kembali seorang staf yang biasa melayani mereka.

Alasan permintaan agar staf tersebut dikembalikan karena sebelumnya komisi D telah menyusun sejumlah program kerja yang diurusi oleh PNS tersebut.

"Ada beberapa staf komisi D yang dirotasi, kami hanya minta satu saja agar dikembalikan, karena kami kerepotan sementara staf yang baru masih belum memahami," kata Politisi Golkar ini.

Apalagi, sebut Coki, Ruben sendiri selaku pimpinan DPRD Sumut juga melakukan hal yang sama meminta kembali staf yang mengurusinya.

"Kenapa dia boleh, giliran kita yang minta malah dituduh macam-macam tanpa bukti," katanya.

Sikap Ruben tersebut juga mengundang kekecewaan sejumlah anggota Komisi D lainnya. Politisi Nasdem Nezar Djoeli juga membenarkan komisinya sedikit kewalahan terjadinya pergantian staf yang dilakukan secara tiba-tiba.

Dikeroyok Polisi, Matius Hiskia Alami Pembekuan Darah dan Meninggal

Tanah Karo (LD)
Seorang warga Matius Hiskia Peranginangin (25), warga Desa Rumah Kabanjahe, tewas usai dianaya lima oknum aparat Sat Sabhara Polres Tanah Karo saat penggerebekan judi di Terminal Kabanjahe, pada Selasa 5 April 2015.

Adik korban Indriyani Peranginangin (21) mengatakan, saat polisi melakukan penggerebekan itu, teman-teman korban banyak yang melarikan diri dari penangkapan. Namun, korban tetap diam di lokasi.

"Saat akan dibawa ke kantor polisi korban bertanya alasan polisi membawa dan memborgolnya. Saat itu, korban diborgol dan dianiaya oknum polisi itu di lokasi," katanya, Senin (18/4/2016).

Setelah dianiaya, korban ditinggalkan di lokasi begitu saja. "Banyak kok saksi yang melihat kejadian itu. Empat oknum polisi itu berpakaian bebas, sementara seorang lainnya menggunakan pakaian dinas," tambahnya.

Saat itu, korban masih bisa pulang ke rumahnya. Tetapi karena kondisinya sangat memprihatinkan, keluarga korban membawanya ke RS Kaban Jahe untuk mendapatkan perawatan medis dan visum.

Tidak hanya itu, keluarga korban juga langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Tanah Karo. “Jumat sore, abang itu kami bawa ke RS Evarina untuk operasi. Karena di RS Kaban Jahe hanya visum saja," terangnya.

Hasil visum dokter, akibat penganiaayaan korban mengalami pengumpalan darah dan infeksi yang cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Lidah korban juga mencair dan pecah akibat pukulan benda tumpul oknum polisi.

Korban kemudian dibawa ke RS Adam Malik Medan. "Dan pada Senin, sekitar pukul 06.00 Wib, korban akhirnya meninggal dunia. Korban meninggal di RS Adam Malik," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Tanah Karo AKBP Victor Togi Tambunan ketika ditanya perihal kejadian itu enggan komentar banyak.

“Tidak bisa kita simpulkan begitu saja. Makanya kami membuka diri untuk mengautopsi korban supaya titik permasalahan itu jelas. Bagaimana timbul infeksi, apakah itu akibat sakit yang sebelumnya ataukah sakit lain," katanya di Mapolres Karo.

Dia menjelaskan, dari pemeriksaan dokter, operasi yang dilakukan sebelumnya pada bagian leher korban sudah bernanah.

Djan Faridz Minta PPP Sumut Tetap Solid

Medan-(Ladang Desa FM)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Djan Faridz menyatakan, Muktamar VIII di Asrama Haji Pondok Gede sebagai muktamar ilegal. Karenanya dia meminta PPP di Sumatera Utara (Sumut) tetap solid, istiqamah, dan tetap berjalan mempersiapkan diri menghadapi pilkada serentak, verifikasi parpol 2017, dan Pemilu 2019.
“Muktamar islah di Asrama Haji Pondok Gede tu bukan Muktamar PPP, karena landasan hukumnya tidak jelas. Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 601, Ketum PPP itu adalah Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusumah,” kata Djan Faridz saat menyampaikan arahan melalui telepon pada Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP Sumut, di Hotel Garuda Plaza, Medan, Sabtu (9/4).
Rapimwil dihadiri Ketua DPW PPP Sumut Aswan Jaya SH MKomI, Sekretaris Parulian Siregar MA, Bendahara M Syafii Sitorus, Wakil Ketua Dtm Abu Hasan Maturidi SH, H Makmur Ritonga, Alfi Syahrin MIKom, Wakil Sekretaris Ridwan Asnawi ST, Budiman Tanjung, Sulaiman Suhdi, dan pengurus DPW lainnya, serta Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Sumut.
Terkait dukungan pemerintah dengan kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di Asrama Haji Pondok Gede, menurut Djan sikap itu akan memelihara konflik PPP.
Sedangkan ketidakinginan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengesahkan PPP yang telah dimenangkan MA, dinilai sebagai kepentingan untuk menghancurkan partai Islam di Indonesia.
“Menteri Hukum dan HAM sedang menghadang parpol Islam untuk solid, berkembang, dan bersatu serta kuat untuk memenangkan Pemilu 2019,” tandas Djan.
Soal kehadiran Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) di Pondok Gede, menurut Djan semata-mata menjaga hubungan silaturahmi dengan Presiden Jokowi. Sedangkan sikap Suryadharma Ali (SDA) yang disebut menyetujui Muktamar VIII, harus dipahami posisi SDA yang sedang tertekan atau ditekan.
“Komunikasi terakhir saya dengan Pak SDA, dia tidak setuju dengan Muktamar Pondok Gede, karena hati dan sikap dia tetap mengakui hasil Muktamar VIII di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 2 November 2014 dengan Ketum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati,” kata Faridz melalui telepon yang diperdengarkan melalui pengeras suara kepada peserta Rapimwil Sumut.
Sementara itu Aswan Jaya mengatakan, rapimwil ini sebagai arena konsolidasi PPP di bawah naungan putusan MA 601 untuk melihat PPP Sumut apakah solid atau tidak. Ternyata semua pengurus DPW dan DPC PPP di Sumut di bawah pimpinan Djan Faridz masih menyatakan tetap solid dan isitiqamah.
“Dalam rapimwil ini semua menyatakan tetap solid, karena semua yakin, putusan MA nomor 601 cukup kuat dan Allah akan meridoi orang-orang yang memperperjuangkan kebenaran,” kata Aswan Jaya.
Dalam rapimwil yang berlangsung sehari itu, kata Aswan, telah dirumuskan langkah-langkan persiapan menghadapi pilkada di Kota Tebing Tinggi dan Tapanuli Tengah, menghadapi verifikasi parpol tahun 2017 dan Pemilu 2019.
Selain itu, rapimwil juga merumuskan formulasi membangun partai mulai dari tingkat DPC, PAC hingga ranting. “Di sini kami membahas program 100 KTA per kecamatan, sebagai salah satu syarat verifikasi parpol,” tuturnya.
Abu Hasan Maturidi menambahkan, PPP Sumut sangat kompak dan siap sampai titik akhir memperjuangkan kebenaran yang telah dikangkangi pemerintah. “PPP Sumut tidak pernah ragu mempertahankan kebenaran. Itu terlihat dengan kekompakan pada rapimwil, semua sepakat siap berjuang menegakkan kebenaran sesuai dengan putusan MA,” tandas mantan Anggota DPRD Sumut ini.
Sedang Parulian Siregar menjelaskan, dalam rapimwil juga dirumuskan sikap politik eksternal PPP, diantaranya meminta Pemprovsu konsentrasi membangun kepentingan masyarakat, apalagi gubernur sudah definitif, tinggal menunggu tanda tangan Presiden.
“Pemprovsu jangan lagi menunda-nunda pekerjaan yang sudah lama tertunda akibat kasus hukum. Karenanya diminta Pemprovsu bersama pemerintah kabupaten/kota kembali inovatif dan produktif membangun Sumut,” kata Parulian. (yah)

LSM Kebenaran Untuk Rakyat :Polsek Patumbak Tangkap Lepas Pemakai Narkoba Kepala UPT Simalungun Dinas Bina Marga Sumut

 
Kompol Wilson Pasaribu 

Medan-(Ladng Desa FM )

Firdaus Prabowo Bsc Ketua LSM Kebenaran Untuk Rakyat sangat heran mengenai menegenai tangkap lepas yang dilakukan kapolsek patumbak yang sat ini dipimpim kompol Wilson Bugner Pasaribu ,yang menangkap kepala UPT (Unit Pelayanan Tenik)Kab Simalungun ,di Dinas Bina Marga Sumut Habson Sauli Kifli st yang katanya ditangkap (3/4)Di Hotel Hermes Place Medan bersama bersama seorang teman wanitanya dan dilepas hari yang sama .

Padahal menurut kapolsek Wilson Pasaribu sudah lama mengenal dengan Habson Sauli Kifli st semasa bertugas disimalungun .Dan Wilson Pasaribu sudah menargetkan oknum Ka Upt Bina Marga Propsu tersebut.Berarti Wilson Pasaribu sudah tau Habson Sauli Kifli sering lakukan pesta narkoba .

Ada informasi beredar sat penagkapan Habson Sauli Kifli sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada penagkapan tersebut terdapat satu buah bong,ada sisa sabu sabu dikaca firilek dikamarnya .Dan pengakuan Habson Sauli Kifli dia konsumsi narkoba karena suntuk menghadapi pekerjaan .Sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak beberapa bulan terakhir .Ya,itulah kerja polisi sekarang ini .Dia bias menagkap diapula bias melepaskan tanpa melalui pengadilan ujar Firdaus.(Fr) 

Dandim Makassar Terlibat Sabu Dihotel Hotel D'Maleo

Komandan Kodim (Dandim) 1408/BS, Makassar, Kolonel Infanteri Jefry Oktavian Rotti. 

Makasar (Ladang Desa FM )
Penangkapan Dandim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Jefri Oktavian Rotty saat pesta sabu, cukup mengejutkan semua pihak, termasuk anak buahnya di Markas Kodim 1408/BS Makassar.
Bagaimana tidak, pada  Selasa (22/3/2016) pagi lalu, Dandim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Jefri Oktavian Rotty memimpin pelaksaan tes urine terhadap seluruh anak buahnya serta PNS di Kodim Makassar.Seperti yang dikutip dari website Kodim Makassar, saat itu Dandim Makassar mengaku tes urine tersebut dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dandim Makasssar mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah TNI AD agar jangan ada prajurit TNI terlibat narkoba, khususnya anggota Kodim 1408/BS atau masuk jaringan pengguna barang haram ini.

Dandim Makassar juga sangat tidak mengharapkan ada anggotanya yang terlibat maupun positif menggunakan narkoba. Sebagai langkah antisipasi, Dandim 1408/BS/Kasdim mengadakan tes urine secara mendadak dan diapelkan luar biasa terhadap semua personil Kodim 1408/BS, baik perwira, bintara maupun tamtama serta PNS jajarannya.
“Yang terbukti terlibat narkoba, tidak ada ampun. Tidak ada kata maaf dan akan dipecat dari dinas keprajuritan TNI,” tegasnya saat itu.
Lalu bagaimana kalau Dandim 1408/BS Makassar Kolonel Inf Jefri Oktavian Rotty sendiri yang ditangkap nyabu?