Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja diadukan ke Bareskrim

Dalam pengaduan yang disampaikan oleh kuasa saham PT Desy Timber, Mukhlis Ramdhan, kasus bermula pada 2006 ketika Adnan Pandu Praja dan Mohamad Indra Warga Dalam menjadi kuasa hukum perusahaan.
“Sejak 2006, Adnan Pandu Praja dan Mohamad Indra Warga Dalam terlibat dalam pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham dari berbagai institusi, termasuk dari pesantren,” kata Muklis kepada BBC Indonesia.
Kala itu, sebanyak 40% saham perusahaan telah diserahkan ke pihak koperasi pesantren Al Banjari di Balikpapan dan perusahaan daerah (BUMD) serta sebagian masyarakat. Adapun sisa 60% dikuasai oleh keluarga pemilik PT Desy Timber.
Menurut Mukhlis, dia kini berada di Bareskrim guna menyerahkan semua data mengenai kasus tersebut.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengaku belum mengetahui pelaporan yang melibatkan Adnan Pandu Praja.
Adnan merupakan petinggi kedua KPK yang diperkarakan ke Bareskrim Polri. Pada Jumat (23/01), Wakil
 
Ketua KPK Bambang Widjojanto dibawa ke Bareskrim Polri dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010.
Setelah diperiksa selama beberapa jam, penahanan Bambang ditangguhkan dengan jaminan dari Adnan Pandu Praja.

DAN LANUD EKSEKUSI RUMAH DINAS TNI AU DI SARI REJO

 
 Danlanud Soewondo,
 Kolonel Pnb Surya Chandra Siahaan

Komandan Pangkalan Angkatan Udara (Danlanud) Soewondo, Kolonel Pnb Surya Chandra Siahaan menanggapi keberatan warga yang tak rela digusur, dari rumah dinas TNI AU di Jalan Karang Sari I, Karang Sari II dan Antariksa/Pemancar Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia. Dijelaskannya, bahwa sebelum dilakukan eksekusi pihaknya sudah melalui beberapa pertimbangan.
“Kami sudah mencari tahu sebelumnya, bahwa rumah-rumah yang kami tarik pemiliknya ada rumahnya di luar. Nggak mungkin kami setega itu. Kami sudah cek Mohd Riduan ada rumahnya di daerah Deli Serdang, cuma di tempati anaknya. Barangnya kan kita bawa semua ke sana,” jelas Surya Chandra.
Eksekusi yang dilakukan diterangkannya, untuk mengakomodir seluruh personel yang belum memiliki rumah dinas. Bahkan ada yang sudah 19 tahun bekerja belum memiliki rumah. “Rumah itu tidak akan jatuh ke pihak ketiga. Kami pastikan itu,” tukasnya sembari menampik munculnya isu kalau tanah kompleks akan dibangun perumah mewah.
Pihaknya berencana akan melakukan pengosongan terhadap 100 rumah dinas dan sudah belasan rumah berpindah tangan. Surya juga mengatakan bahwa ada kompensasi yang diberikan kepada penghuni lama. Namun, yang terjadi pada Mohd Riduan kemarin, disebutkan lantaran Riduan meminta dana kompensasi sebesar Rp300 juta.
“Mau uang darimana Rp 300 juta. Ada belasan penghuni lama yang sadar untuk pindah menerima kompensasi uang dari penghuni baru. Namun, nilainya tidak sampai ratusan juta. Ada Rp 8 juta ada Rp 30 juta,” ungkapnya.
Surya juga menegaskan bahwa pihaknya sudah memenangkan kasus tanah tersebut di Mahkamah Konstitusi. “Itu lah, mereka tidak update. Kita yang menang,” jelasnya.
MENGADU KE LBH
Sementara itu, puluhan warga yang menghuni rumah dinas TNI AU di Jalan Karang Sari I, mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan untuk mengadukan penggusuran dan pengosongan paksa rumah dinas yang dilakukan pihak TNI AU, Rabu (22/10) kemarin.
Menurut Bayu Sukoco selaku Perwakilaan warga Komplek TNI AU, mengatakan kekecewaannya lantaran pada saat dilakukan eksekusi, di salah satu rumah warga ada kemalangan, namun pihak TNI AU masih tetap melakukan pengosongan paksa.
“Kemarin ada warga disana yang meninggal, dan kami meminta waktu 1 hari untuk menunda karena kemalangan, tetapi pihak TNI tidak menggubrisnya dan masih tetap melakukan pengosongan,” katanya.
Alasan warga untuk meminta perlindungan hukum atas tindakan pihak TNI yang dianggap sudah semena-mena. “Tujuan kami kemari meminta perlindungaan hukum atas tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pihak TNI AU Pangkalan Soewondo Medan terhadap warga purnawirawan Karang Sari Medan atas pengosongan rumah dinas secara paksa yang sudah ditempati 30-40 tahun terakhir,” ungkapnya.
Sebelum dilakukan eksekusi, dirinya mengaku kalau warga sudah ada menerima surat untuk pengosongan sebanyak 3 kali. “Untuk 107 purnawirawan sudah menerima peringatan pertama 7 Agustus, tentang penertiban rumah. Terus 29 September, dan 18 Oktober, penertiban ketiga,” terangnya.
Namun walaupun begitu dirinya mengatakan kalau memiliki moratorium dari Hankam.
Adanya moratorium dari Hankam, hibah Kesultanan Deli 2001 dan sudah di notaris di PN Medan,” terangnya.
Menanggapi laporan itu, Koordinator Bantuan Hukum, Ismail Hasan Koto,SH, mengecam pengusiran terhadap para purnawirawan Komplek TNI AU yang tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat.
“Kami sangat menyesalkan atas pengusiran terhadap para purnawirawan dan kami kualifisir adalah perbuatan illegal dan melanggar azas keadilan yang digaungkan dalam sila ke-V, bahwa setiap rakyat berhak mendapatkan keadilan,” jelasnya.
Kemudian dirinya juga mengatakan kalau keadilan ini mengacu terhadap UU No. 39 Tahun 1999, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4, pasal 8 dan Pasal 36 ayat 2. “Bahwa dalam pasal-pasal tersebut adanya hak-hak yang tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang, dan HAM adalah terutama menjadi tanggung jawab pemerintah,” terangnya.
Lanjutnya kalau pihaknya terlebih dahulu akan melakukan investigasi
“Kita akan melakukan investigasi dulu kemudian membuat pengaduan ke Komisi HAM, Panglima TNI, DPR RI, dan Presiden RI menuntut responnya dalam massa 100 hari kerjanya atas tindakaan arogansi aparat militer,” jelasnya.
Sebelumnya, ratusan personil dari TNI AU melakukan pengosongan paksa rumah-rumah dinas di Komplek milik Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Soewondo Medan. Dalam pengosongan paksa tersebut, salah satu rumah warga milik M. Ridwan berhasil dieksekusi walaupun mendapatkan perlawanan warga sekitar.

Kadis PPKAD Tak Tahu Lampiran Berita Acara Pertanggungjawaban APBD T.A 2013

Sejak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2013 disetujui pada tanggal 1 Septeber 2014, namun lampiran berita acara persetujuan Bupati dan DPRD tersebut tak kelihatan. Bahkan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Kadis PPKAD), Muhli juga tak mengetahuinya.

 

Informasi yang dihimpun  hingga, Rabu (8/10), penyusunan naskah berita acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Labuhanbatu nomor 903/558/DPRD/2014 dan 903/2497/2014 tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2013 disusun oleh staf dinas pendapatan bernama Indra. Ironisnya, lampiran berita acara tersebut tak diketahui bentuknya oleh pegawai Sekretariat DPRD maupun DPPKAD Labuhanbatu. “Yang buat suratnya (berita acara,red), pak Indra. Kami (secretariat DPRD,red), gak tau lampirannya itu,” kata sumber di Sekretariat DPRD.

Lebih ironi lagi, baik Indra maupun Kadis PPKAD, Muhfli juga tidak mengetahui lampiran Berita Acara persetujuan bersama tentang Pertanggungjawaban APBD T.A 2013 tersebut. Menurut Indra dan Muhfli, lempira berita tersebut adalah Lampiran Ranperda APBD T.A 2013. “Gak tau aku maksudmu. Itulah Lampirannya,” kata Muhfli beberapa waktu lalu melalui selulernya.

Sebelumnya juga, Indra yang disebut sebagai staf yang mengkonsep surat Berita Acara yang dimaksud juga mendalihkan lempira berita cara tersebut adalah lampiran Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2013. “Inilah lampirannya,” kata Indra menunjukan hard copy Ranpreda Pertanggungjawaban APBD T.A 2013.

Padahal, sesuai poin 1 dan poin 2, dan poin 3 pada Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Labuhanbatu nomor 903/558/DPRD/2014 dan 903/2497/2014 tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2013 tersebut secara jelas dan tegas menyatakan adanya catatan penyesuaian dan perubahan yang dilakukan oleh DPRD atas Ranperda yang diajukan oleh Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar, SpPD.

Sebagaimana disebutkan pada poin 1 disebutkan, pihak kedua (DPRD,red) telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013 yang telah diajukan oleh pihak pertama (Bupati Labuhanbatu,red) dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir berita cara ini.

Pada poin 2 disebutkan, pihak pertama dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir berita cara ini.

Selanjutnya pada poin 3 disebutkan, pihak pertama (Bupati Labuhanbatu,red) akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013 selaran dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

Masih tertutupnya informasi lampiran berita acara tersebut, informasi yang berkaitan dengan kinerja DPRD Labuhanbatu dalam melaksanakan fungsinya untuk mengkoreksi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2013 juga masih kabur dan tidak terang

Bupati Deli Serdang Jangan Tutup Mata, Pembagunan proyek PT Mega City Diduga Langar aturan

Terkait pembangunan Proyek Mega City di Jalan Besar Tembung Bandar Kalipah Kecamatan Percut Sei Tuan tampaknya Pemerintah Deli Serdang yakni Bupati Ashari Tambunan sepertinya melakukan pembiaran dan tutup mata,Sumbat Telinga,dan Tutup Mulut pasalnya pembangunan Proyek tersebut serat dengan KKN dan tidak mensejahterakan Masyarakat sekitarnya.

Hal ini di katakan Aktifis Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Deli Kabupaten Serdang berinisial. Abdul ajis Nas SS Kepada Media Sang Merah Putih Onlines.Com,Sabtu (4/10/2014) siang di Tembung,bahwa menurutnya pembangunan Proyek Mega City jelas telah merungikan Masyarakat Deli Serdang karana jalan yang selama ini bisa di lalui Masyarakat kini tidak dapat di lalui karna tertutup oleh pembangun Proyek Mega City.

Bahkan Aktifis LSM Marak sangat menyesalkan sikap pemerintah Deli Serdang yang telah di pilih oleh Masyarat untuk menduduki jabatan orang no satu di Kabupaten Deli Serdang seolah-olah menutup mata,menyumbat telinga,dan merapatkan mulutnya,apakah pimpinan seperti itu yang diharapkan Masyarakat,membiarkan masyarakatnya dalam kesulitan tidak dapat melewati jalan yang selama ini mudah di lalui dan saat ini tidak bisa lagi di lalui lagi,"Jelasnya

Selain itu,Proyek tersebut Menurut apa yang kita telusuri bersama Masyarakat jelas mengadung unsur kolusi, untuk lebih jelasnya diProyek teesebut telah ditemukan data bahwa jalan masyarakat yang biasa dilalui kini tertutup,dan Proyek tersebut tidak memiliki Amdal serta IMBnya tidak jelas,bahkan yang lebih parahnya lagi bibir sungai dibeton hinga mengecil. dan semua ini untuk kedepannya akan menjadi presiden buruk terhadap lingkungan masyarakat disekitarnya,"ujarnya

Dan kami atas nama Masyarakat meminta kepada Bapak bupati Deli Serdang jangan menutup mata,"bukankah Bapak mempunyai mata,mempunyai telinga,mempunyai mulit" sehingga bapak melakukan pembiaran dilaksanakannya pembangunan Proyek ini.dan kami rasa bapak selaku Bupati,yang dipilih oleh Masyarat Deli Serdang dapat berfikir dampak yang dapat di alami masyarakat Deli Serdang kedepannya.dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Mega City yang mana diduga melangar daerah aliran sungai (FAS)

Atas Nama Masyakarat kami LSM Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Deli Kabupaten Serdang
Meminta aparat terkait dan penegak hukum yang berada disekitar lokasi agar mengambil tindakan hukum tegas ujar abdul ajis nas sembari menambahkan bahwa Proyek tersebut Diduga telah teerjadi kolusi antara PT Mega City dengan aparatur pemerintah

Lanjutnya, Yang mana Proyek tersebut telah melangar UU No 28 tahun 1999 tentang penyelengara negara yang bersih terbebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kooporasi ,yang menyalah gunakan wewenang dan kesempatan dan sarana yang ada padanya arena jabatan atau kedudukan yang dapat merugika keuangan negara atau perekonomian negara sesuai undang undang no 20 tahun 2001 yang mana setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara . Undang undang no18 tentang jasa kontruksi,"bebernya

Dengan Ini Masyarakat melalui LSM MARAK dengan tegas mendesak kepada PT Mega City agar segera mungkin melakukan klarifikasi agar masalah ini jelas, masyarakat dan publik tanpa ada yang ditutup-tutupi dan kami juga mendesak kepada pihak yang memiliki kapasitas serta kompetensi dalam hal ini agar dapat berlaku adil dan bijaksan menyikapi permasalah ini ," pungkas Abdul Ajis Nas (Alb/Admin)

POLDASU PERIKSA WAKIL KETUA DPRD SUMUT DARI PARTAI PKS SIGIT PRAMONO ASRI

-
Penyidik Subdit III/Tipikor, Ditreskrimsus Poldasu periksa Anggota DPRD Sumut/Ketua Fraksi PKS DPRDSU Sigit Pramono Asri dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sumut, terkait dugaan korupsi  Alkes & KB di 33 Kabupaten/Kota, di Sumut, TA 2012 yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprovsu.

 
Direktur Ditreskrimsus Poldasu, Kombes.Pol.Drs.Sadono Budi Nugroho, SH, kepada wartawan di Mapoldasu, Senin (26/8/2013). Mengatakan Sigit Pramono Asri mulai diperiksa, sekira  Pukul 09.00 WIB dan selesai pukul.14.00 WIB

 Tidak semua pertanyaan  bisa dijawab Sigit karena dia tidak membawa data-data. "Pemeriksaan belum tuntas karena dia mau mengikuti rapat  dan  pemeriksaan ketua fraksi PKS DPRDSU dicecar sekitar 30 pertanyaan menyangkut penyaluran BDB (Bantuan Daerah Bawahan) Pemprovsu TA 2012 senilai Rp.1 Trilyun untuk 33 kab/Kota di Sumut.

 

 Ada sekitar 2000 proyek untuk 33 Kab/Kota yang dananya bersumber dari BDB Pemprovsu Tahun 2013. Usulan agar proyek  itu digolkan Pemprovsu yakni ,Gubsu,( Gatot Pudjo Nugroho,St) yang  ditandatangani Sigit Pramono Asri ,dan  jenis-jenis ke 2000 proyek itulah yang tidak diketahui Sigit sehingga harus membawa data-data,”Jelas Sadono

Ketika ditanya, apakah ada keterkaitan Gubsu (Gatot Pudjo Nugroho) akan diperiksa, Ditreskrimsus Poldasu Sadono mengatakan, tidak tertutup kemungkinan, tapi tergantung keterangan Sigit Pramono Asri,tentang ada atau tidaknya dugaan  Sigit ikut mengusulkan proyek itu supaya disetujui oleh Gubsu (Gatot Pudjo Nugroho)  akan kita telusuri,dari pemeriksaan ini, bisa saja pemeriksaan menjadi berkembang kepada pihak Pemprovsu,".Ujarnya

Pengurus Inti Partai NasDem Sumut Diganti Artikel dimuat pada: Hari ini, 27 Aug 2013, 07:01:39 WIB

 
 Pengurus Inti DPW Partai NasDem Sumatera Utara diganti. Pergantian ini berdasarkan surat keputusan Ketua DPP Partai NasDem H.Surya Paloh.

Demikian Ketua NasDem Sumut Ali Umri pada acara Orientasi Pemenangan Pemilu tahun 2014, di Home Stay Anaya Jalan Abdullah Lubis Medan, Senin (26/8). Acara ini dihadiri Caleg DPR RI dan Ketua/Seketaris DPD Partai NasDem Kabupaten/Kota Se Sumut, serta caleg DPR RI Sumut I Prananda S Paloh.

Ketua DPW Partai NasDem Sumut Ali Umri di hadapan Ketua NasDem Kabupaten/Kota mengatakan, sesuai intruksi Ketum DPP Surya Paloh, agar kepengurusan di ranting sudah terbentuk dengan batas waktu sampai 10 September 2013. “Kita inginkan insfrastruktur di tingkat ranting (kelurahan,desa) secepatnya dibentuk,” ujar Umri.

Bagaimanpun selaku kader partai NasDem harus mewujudkan cita- cita Ketum , dan ini harus dibuktikan dengan adanya pengurus di tingkat ranting di seluruh kabupaten dan kota se Sumatera Utara. Karena partai harus mempunyai struktur mulai dari kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.

Ali Umri meminta semua pengurus ditingkat kabupaten/kota lebih bekerja keras, karena semua caleg harus bisa mengambil hati masyarakat dengan selalu berada di tengah- tengah masyarakat.

Susunan pengurus

Pada kegiatan Orientasi NasDem ini, disampaikan susunan kepengurusan DPW Partai NasDem Sumut yang mengalami pergantian di antaranya. jabatan Seketaris NasDem Sumut yang baru mengantikan Anhar Monel, Wakil Ketua Bidang Informasi Dan Komunikasi Elman Saragih mengantikan Hasan Simatupang, Ketua Bapillu Saut Hutabarat mengantikan OK Tun Hidayat, dan Bendahara NasDem Sumut yang baru Akeng mengantikan H Nezar Djoeli.

Ke empat pengurus yang lama mendapat posisi di Dewan Pakar Partai NasDem Sumut,sedangkan Ketua Dewan Pakar NasDem yang baru Prof Dr Buhari.

Dikatakan Ali Umri pergantian pengurus di NasDem Sumut jangan dibesar besarkan, tapi semua ini adalah untuk pemantapan pemenangan Pemilu 2014. Selaku kader tidak mempermasalahkan adanya reposisi pengurus partai, semua untuk kemenangan Partai NasDem, dan para pengurus yang diganti dalam rangka mengfokuskan diri pada Pemilu 2014 di daerah pemilihannya masing -masing